Restrukturisasi Perusahaan untuk Mencegah Kepailitan dalam Sistem Hukum Indonesia

Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut sistem hukum eropa kontinental (Civil Law System) yang ditandai dengan dominasi sistem hukum tertulis dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hampir seluruh aspek kehidupan diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk di bidang hukum perusahaan dan kepailitan. Dalam konteks ini, persoalan restrukturisasi perusahaan menjadi penting, terutama ketika perusahaan menghadapi tekanan yang berpotensi mengarah pada kepailitan.

Restrukturisasi perusahaan merupakan langkah strategis yang dapat ditempuh oleh entitas bisnis untuk menjaga kelangsungan usaha, memperbaiki struktur keuangan, dan menghindari proses kepailitan yang formal melalui pengadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme restrukturisasi diatur dalam beberapa instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, serta regulasi sektor keuangan seperti POJK dan peraturan pemerintah terkait BUMN.

Restrukturisasi perusahaan mencakup beberapa strategi, seperti penggabungan (merger), pemisahan (spin off), peleburan, dan akuisisi, maupun perubahan bentuk badan hukum perusahaan. Di samping itu, restrukturisasi juga dapat dilakukan dalam berbagai bentuk restrukturisasi finansial, seperti penjadwalan kembali utang, konversi utang menjadi saham, hingga renegosiasi dengan kreditur. Strategi ini bertujuan tidak hanya untuk menyelamatkan perusahaan dari krisis keuangan, tetapi juga untuk melindungi kepentingan para pemangku kepentingan (Stakeholders) termasuk karyawan, kreditur, investor, dan negara. 

Mekanisme Merger dalam Restrukturisasi Perusahaan

Salah satu bentuk restrukturisasi yang sering digunakan oleh perusahaan untuk menghindari kepailitan adalah penggabungan atau merger. Merger merupakan proses hukum di mana satu atau lebih perseroan meleburkan diri ke dalam perseroan lain yang telah ada. Dalam sistem hukum Indonesia peraturan mengenai merger dapat ditemukan secara eksplisit dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, khususnya pada Pasal 122 hingga 133.

Merger bertujuan untuk memperkuat posisi bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, serta menyelamatkan perusahaan dari tekanan keuangan yang dapat mengarah pada kepailitan. Dalam proses merger, perusahaan yang meleburkan diri akan berakhir status hukumnya tanpa melalui proses likuidasi, sedangkan seluruh aset, utang, hak, dan kewajiban dari perusahaan yang meleburkan diri akan beralih secara otomatis kepada perusahaan yang menerima penggabungan. Konsekuensi ini menciptakan kepastian hukum serta efisiensi administratif bagi perusahaan dalam menjalani proses restrukturisasi. 

Mekanisme merger diawali dengan penyusunan rencana penggabungan oleh direksi masing-masing perseroan yang terlibat. Rencana ini harus memuat informasi penting seperti nama dan domisili perusahaan yang bergabung, alasan penggabungan, kondisi keuangan, struktur pemegang saham baru, serta dampak terhadap karyawan dan kreditur, rencana tersebut kemudian diajukan untuk mendapat persetujuan dari dewan komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS merupakan forum tertinggi dalam struktur perseroan dan memiliki kewenangan mutlak untuk menyetujui atau menolak rencana merger.

Setelah mendapat persetujuan internal, perseroan wajib mengumumkan ringkasan rencana merger kepada publik melalui media cetak. Tujuan dari pengumuman ini adalah memberikan ruang bagi para kreditur atau pihak lain yang berkepentingan untuk menyampaikan keberatan, jika ada, terhadap penggabungan yang direncanakan. Jika dalam jangka waktu yang ditentukan tidak ada yang keberatan, maka merger dapat dilanjutkan ke tahap pelaksanaan, yaitu penggabungan resmi antara perusahaan yang kemudian didaftarkan ke kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh pengesahan sebagai entitas hukum baru atau entitas yang menerima penggabungan. 

Setelah disahkan, merger harus diumumkan kembali melalui Berita Negara Republik Indonesia sebagai bentuk keterbukaan informasi dan perlindungan hukum terhadap pihak ketiga. Penggabungan ini tidak hanya berdampak pada aspek struktural dan manajerial perusahaan, tetapi juga memiliki implikasi terhadap hubungan kerja, di mana seluruh hak dan kewajiban karyawan perusahaan yang dileburkan secara otomatis beralih kepada perusahaan penerima merger.

Dalam praktiknya, merger menjadi salah satu instrumen yang sering dipilih perusahaan untuk menyelamatkan diri dari ancaman kepailitan. Perusahaan yang sedang mengalami kesulitan keuangan dapat digabungkan ke dalam perusahaan yang lebih stabil secara finansial. Sehingga terbentuk entitas baru yang lebih kuat dan berdaya saing. Selain itu, merger juga dapat digunakan untuk melakukan konsolidasi usaha guna menciptakan efisiensi, menekan biaya operasional memperluas pangsa pasar, dan memperbaiki struktur keuangan secara menyeluruh.

Mekanisme pemisahan (spin-off) dalam restrukturisasi perusahaan

Selain penggabungan atau merger, strategi restrukturisasi perusahaan yang sering digunakan adalah pemisahan perusahaan, atau yang dikenal dalam praktik bisnis adalah spin-off. Dalam konteks hukum Indonesia, pemisahan perusahaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, khususnya dalam Pasal 135 sampai dengan Pasal 138. Pemisahan merupakan suatu tindakan hukum di mana suatu perseroan memisahkan sebagian atau seluruh kekayaannya untuk membentuk satu atau lebih perseroan baru, baik dengan mempertahankan perseroan semula, maupun dengan mengakhiri keberadaannya.

Pemisahan perusahaan biasanya dilakukan untuk berbagai tujuan strategis. Salah satunya adalah agar perusahaan dapat lebih fokus pada unit bisnis tertentu yang dianggap memiliki prospek atau nilai ekonomi yang lebih besar, sementara bagian usaha lainnya dipisahkan ke entitas baru agar dapat dikelola secara lebih efektif dan efisien. Dalam konteks restrukturisasi untuk menghindari kepailitan, spin-off dapat dimanfaatkan untuk memisahkan bagian usaha yang tidak sehat secara finansial, sehingga tidak membebani kelangsungan hidup perusahaan induk atau grup usaha secara keseluruhan.

Proses pemisahan, sebagaimana halnya merger, harus diawali dengan penyusunan rancangan pemisahan oleh direksi. Rencana ini harus disusun secara rinci dan komprehensif, memuat informasi mengenai identitas dan struktur organisasi perseroan yang akan dipisah, alasan pemisahan, dampak terhadap operasional dan keuangan perusahaan, serta hak-hak pemegang sahan, kreditur, dan karyawan. Rencana ini kemudian disampaikan untuk mendapat persetujuan di dewan komisaris dan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi dalam struktur perseroan.

Setelah rencana pemisahan disetujui, perseroan wajib mengumumkan ringkasan rencana tersebut dalam sekurang-kurangnya dua surat kabar harian dan memberikan kesempatan bagi para kreditur untuk mengajukan keberatan dalam waktu paling lambat 14 hari setelah pengumuman dilakukan. Keberadaan mekanisme ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengedepankan prinsip perlindungan terhadap kepentingan pihak ketiga, khususnya kreditur, yang mungkin terdampak secara langsung atas perubahan struktur hukum dan keuangan perusahaan.

Jika tidak ada keberatan atau keberatan telah diselesaikan, maka proses pemisahan dapat dilanjutkan dengan pelaksanaan pemindahan aset, kewajiban, dan hubungan hukum lainnya dari perseroan lama ke perseroan baru. Dalam hal pemisahan dilakukan dengan pembentukan perseroan baru, maka perusahaan hasil pemisahan wajib didaftarkan dan memperoleh pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagaimana halnya pendirian perseroan pada umumnya. Sebaliknya, jika pemisahan dilakukan dengan menggabungkan ke dalam perseroan yang telah ada, maka perlu dilakukan perubahan anggaran dasar pada perseroan penerima pemisahan.

Salah satu aspek penting dalam mekanisme pemisahan adalah pengaturan mengenai konversi saham, yaitu mekanisme pengalihan kepemilikan saham pemegang saham lama terhadap perseroan yang lama ke dalam perseroan baru. Proses ini sangat menentukan struktur kepemilikan akhir setelah pemisahan, dan harus dilakukan secara adil agar tidak merugikan hak-hak pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas.

Dalam praktiknya, pemisahan saham juga dapat menjadi alat untuk menyelamatkan perusahaan dari kondisi keuangan yang memburuk. Ketika suatu unit usaha dalam suatu grup perusahaan menunjukkan kinerja keuangan yang negatif dan dapat berdampak buruk terhadap citra dan kesehatan keuangan grup secara keseluruhan, maka unit tersebut dapat dipisahkan dan dikelola sebagai entitas terpisah, atau bahkan dijual kepada investor lain. Dengan demikian, perusahaan induk dapat tetap mempertahankan kelangsungan usahanya tanpa terbebani oleh beban utang atau kerugian yang bersumber dari unit usaha yang tidak produktif.

Pemisahan juga dapat digunakan sebagai cara untuk mempercepat restrukturisasi internal perusahaan, terutama jika perusahaan memiliki portofolio usaha yang sangat beragam. Melalui pemisahan, perusahaan dapat melakukan spesialisasi dan penataan ulang manajemen secara lebih fokus pada lini bisnis yang lebih strategis.

Mekanisme Akuisisi dan Restrukturisasi Perusahaan

Akuisisi merupakan salah satu strategi penting dalam proses restrukturisasi perusahaan, yang digunakan tidak hanya untuk ekspansi bisnis, tetapi juga sebagai alternatif penyelamatan entitas usaha dari ancaman kepailitan. Dalam hukum perusahaan Indonesia, akuisisi diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, khususnya pada Pasal 125 dan ketentuan pelaksanaannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas, serta peraturan sektor lain seperti POJK No. 9/POJK.04/2018 Tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.

Secara umum, akuisisi adalah proses pengambilalihan saham atau aset suatu perusahaan oleh perusahaan lain sehingga pengendalian atas perusahaan yang diakuisisi berpindah ke perusahaan pengakuisisi. Akuisisi dapat dilakukan dengan cara membeli sebagian besar atau seluruh saham dari pemegang saham yang ada (share acquisition) atau dengan mengambil alih seluruh atau sebagian besar aset perusahaan (asset acquisition).

Berbeda dengan merger atau konsolidasi yang menciptakan entitas baru atau meleburkan entitas lama, dalam akuisisi kedua entitas hukum tetap berdiri secara terpisah, akan tetapi, yang berpindah adalah kendali atas manajemen dan arah kebijakan perusahaan. Akuisisi dapat bersifat sukarela (atas kesepakatan bersama) atau dalam situasi tertentu dapat bersifat paksa, seperti dalam hal penyelamatan perusahaan yang terancam kolaps atau direstrukturisasi melalui skema yang melibatkan pihak ketiga, termasuk negara, perbankan, maupun investor strategis.

Mekanisme akuisisi dalam hukum Indoneisa memerlukan tahapan hukum dan administratif yang cukup rinci, proses dimulai dengan penawaran akuisisi yang disampaikan oleh pihak pengakuisisi kepada pemegang saham perusahaan target. Jika pemegang saham menyetujui tawaran tersebut, maka dilakukan perjanjian jual beli saham yang wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris. Dalam kasus perusahaan terbuka (Tbk), akuisisi juga wajib melalui proses pengumuman dan keterbukaan informasi kepada publik, sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Selanjutnya, rencana akuisisi harus disampaikan dan disetujui dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan target, yang merupakan forum tertinggi dalam struktur perseroan. Dalam RUPS, para pemegang saham akan mempertimbangkan dampak akuisisi terhadap arah kebijakan perusahaan, karyawan, dan pemangku kepentingan lainnya. Apabila disetujui, maka proses akuisisi dapat dilanjutkan ke tahap implementasi dan pendaftaran perubahan kepemilikan saham pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh pengesahan hukum.

Akuisisi juga memiliki dampak hukum terhadap struktur organisasi, sistem pengendalian internal, dan hubungan ketenagakerjaan. Pengendalian yang beralih kepada pihak pengakuisisi dapat menyebabkan perubahan strategi bisnis, efisiensi operasional, atau bahkan reorganisasi tenaga kerja. Oleh karena itu dalam praktiknya, perusahaan yang akan diakuisisi harus melakukan due diligence atau uji tuntas terlebih dahulu, untuk mengkaji aspek hukum, keuangan, dan operasional yang relevan, sehingga proses akuisisi tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Dalam konteks restrukturisasi, akuisisi sering kali dipilih oleh perusahaan yang mengalami tekanan keuangan atau kondisi insolvensi, sebagai alternatif untuk menyelamatkan perusahaan dari kepailitan formal. Pihak investor atau entitas yang lebih kuat secara finansial dapat mengambil alih perusahaan yang bermasalah, menanamkan modal baru, melakukan efisiensi internal, serta memperbaiki manajemen agar perusahaan kembali sehat. Skema ini umum dijumpai dalam sektor perbankan, BUMN, dan industri strategis lainnya yang memiliki nilai penting bagi perekonomian nasional.

Sebagai contoh, beberapa restrukturisasi BUMN yang bermasalah secara keuangan telah dilakukan melalui skema akuisisi oleh holding BUMN lain yang lebih sehat. Hal ini tidak hanya menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan, tetapi juga mempertahankan stabilitas ekonomi, menyelamatkan tenaga kerja, dan menjaga kepercayaan investor. Dengan kata lain, akuisisi menjadi salah satu bentuk intervensi korporasi yang legal dan strategis dalam rangka penyelamatan bisnis.

Dengan landasan hukum yang jelas dan prosedur yang sistematis, akuisisi memberikan solusi yang praktis dan cepat dalam situasi krisis perusahaan. Namun demikian, efektivitas akuisisi sangat bergantung pada transparansi proses, kesesuaian strategi pasca-akuisisi, dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Mekanisme Restrukturisasi finansial dalam Sistem Hukum Indonesia

Restrukturisasi finansial merupakan bagian integral dari proses restrukturisasi perusahaan secara keseluruhan. Jika restrukturisasi struktural seperti merger, spin-off atau akuisisi berfokus pada perubahan bentuk organisasi dan kepemilikan perusahaan, maka restrukturisasi finansial lebih melibatkan pada pemulihan kondisi keuangan perusahaan, khususnya dalam hal pengelolaan utang, arus kas, dan struktur modal.

Dalam sistem hukum Indonesia yang menganut civil law system, yang menempatkan hukum tertulis sebagai sumber utama hukum, mekanisme restrukturisasi finansial mendapatkan landasan yang kuat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Utang (KPPU). Selain itu terdapat pula peraturan pelaksanaan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peraturan Bank Indonesia (untuk sektor perbankan) serta ketentuan internal masing-masing lembaga keuangan yang memberikan pedoman dalam pelaksanaan restrukturisasi utang perusahaan.

1. Pengertian dan Tujuan Restrukturisasi Finansial

Restrukturisasi finansial adalah proses penyesuaian atau perombakan struktur keuangan suatu perusahaan, terutama dalam kaitannya dengan kewajiban atau utang yang dimilikinya. Tujuan utamanya adalah agar perusahaan dapat kembali berada pada posisi keuangan yang sehat dan mampu melanjutkan kegiatan operasionalnya secara berkelanjutan.

Restrukturisasi ini biasanya diperlukan ketika perusahaan mengalami kesulitan arus kas, tidak mampu memenuhi kewajiban finansialnya, atau ketika rasio keuangan menunjukkan ketidakseimbangan antara ekuitas dan liabilitas. Dalam banyak kasus restrukturisasi finansial merupakan langkah awal sebelum perusahaan masuk ke dalam proses kepailitan formal. Atau sebaiknya, sebagai bagian dari proses keluar dari proses PKPU yang sedang dijalani. 

2. Bentuk Restrukturisasi Finansial

Terdapat beberapa bentuk umum dari restrukturisasi finansial yang diakui secara hukum dan lazim dipraktikkan di Indonesia.

• Penjadwalan Kembali Utang (Debt Rescheduling)

        Debt Rescheduling adalah perubahan jangka waktu pembayaran utang tanpa pokok pinjaman dan suku bunganya. Bentuk ini digunakan ketika perusahaan menghadapi kesulitan likuiditas jangka pendek, namun dinilai masih memiliki prospek bisnis yang baik. 

        Penjadwalan kembali ini dilakukan melalui negosiasi antara kreditur dan debitur, dengan menyepakati jangka waktu pembayaran yang lebih longgar atau pelunasan bertahap sesuai dengan arus kas perusahaan. Dalam proses PKPU, penjadwalan utang ini dapat dijadikan bagian dari proposal perdamaian (Composition Plan).

• Pengurangan Utang (Debt Reduction/Haicut)

        Dalam kondisi tertentu, kreditur bersedia menghapus sebagian dari utang yang dimiliki debitur untuk menghindari kehilangan yang lebih besar bila perusahaan jatuh pailit. Ini disebut Haircut, yaitu pengurangan nominal utang yang harus dibayar.

        Skema ini biasanya digunakan ketika nilai utang jauh melebihi aset debitur, dan pemulihan utang hanya dapat dilakukan sebagian. Di Indonesia, Skema ini umum diusulkan dalam proses PKPU dan dapat dilaksanakan jika disetujui oleh mayoritas kreditur.

• Konversi Utang Menjadi Saham (Debt to Equity Swap)

        Debt to Equity Swap adalah mekanisme konversi utang perusahaan kepada kreditur menjadi penyertaan saham. Dengan skema ini, kreditur tidak lagi bertindak sebagai pemberi pinjaman, melainkan menjadi pemegang saham perusahaan.

        Praktik ini memiliki keuntungan ganda, perusahaan mengurangi beban utangnya dan sementara kreditur tetap memiliki harapan untuk mendapatkan pengembalian melalui pembagian dividen atau peningkatan nilai saham di masa depan. Namun proses ini mensyaratkan perubahan struktur modal, persetujuan RUPS, serta perubahan anggaran dasar yang harus disahkan oleh kementerian Hukum dan HAM.

• Renegosiasi Kontrak dan Syarat Pembiayaan

        Renegosiasi mencakup penyesuaian suku bunga, persyaratan jaminan, atau klausul-klausul lain dalam perjanjian kredit. Ini dapat dilakukan secara bilateral dengan masing-masing kreditur atau kolektif melalui forum negosiasi dalam PKPU.

        Renegosiasi dapat menciptakan skema pembayaran yang lebih fleksibel dan realistis bagi perusahaan, serta menjaga hubungan bisnis jangka panjang antara debitur dan kreditur.

• Pembentukan Dana Penyelesaian (Settlement fund)

        Dalam beberapa kasus perusahaan yang sedang dalam restrukturisasi membentuk semacam dana khusus atau escrow fund yang diperuntukkan untuk pembayaran utang kepada kreditur dalam jangka panjang. Mekanisme ini memberikan jaminan dan kepastian pembayaran bagi kreditur, terutama dalam skema restrukturisasi sukarela di luar pengadilan.

3. Peran PKPU Dalam Restrukturisasi Finansial

Salah satu sarana formal untuk melaksanakan restrukturisasi finansial di Indonesia adalah melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). PKPU adalah prosedur hukum yang memberikan perlindungan sementara bagi debitur dari tuntutan hukum kreditur, dengan tujuan memberi waktu kepada debitur untuk menyusun proposal perdamaian yang berisi skema restrukturisasi utang.

PKPU dapat diajukan oleh debitur maupun kreditur ke pengadilan niaga, dan jika dikabulkan, perusahaan akan mendapatkan perlindungan hukum selama jangka waktu PKPU (hingga maksimal 270 hari) untuk merancang dan menegosiasikan rencana restrukturisasi utang bersama para krediturnya.

Apabila proposal perdamaian diterima oleh mayoritas kreditur (berdasarkan jumlah kreditur dan jumlah piutang), maka perdamaian tersebut menjadi putusan pengadilan yang mengikat semua pihak. Sebaliknya, jika gagal, maka perusahaan dapat langsung dinyatakan pailit oleh pengadilan.

4. Tantangan dan Aspek Hukum dalam Restrukturisasi Finansial

Restrukturisasi finansial di Indonesia menghadapi beberapa tantangan utama, antara lain :

• Kurangnya transparansi laporan keuangan, yang menyulitkan proses due diligence oleh kreditur
• Perbedaan kepentingan antara kreditur, terutama antara kreditur separatis dan konkuren
• Kelemahan tata kelola internal perusahaan, yang membuat restrukturisasi tidak berjalan optimal
• Stigma sosial terhadap PKPU dan restrukturisasi, yang kadang dianggap negatif oleh pasar atau stakeholder.

Kendati demikian, sistem hukum Indonesia memberikan cukup ruang dan perlindungan bagi restrukturisasi finansial yang dilakukan secara sah, terbuka dan adil. Dalam praktiknya, banyak perusahaan nasional maupun multinasional yang berhasil bangkit dari krisis keuangan melalui skema restrukturisasi finansial yang tepat.

Simpulan

Restrukturisasi perusahaan dalam sistem hukum Indonesia merupakan instrumen strategis yang diakomodasi secara legal untuk mencegah perusahaan jatuh ke dalam kondisi kepailitan. Landasan normatifnya tertuang dalam berbagai regulasi, khususnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang menunjukkan adanya sinergi antara aspek korporasi dan kepailitan dalam mendukung stabilitas usaha.

 

Secara umum, mekanisme restrukturisasi dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori besar: restrukturisasi struktural dan restrukturisasi finansial, restrukturisasi struktural mencakup merger, spin-off, dan akuisisi yang mengubah struktur kepemilikan atau organisasi perusahaan untuk meningkatkan efisiensi dan memperkuat posisi bisnis. Sementara itu, restrukturisasi finansial lebih menitikberatkan pada penyesuaian beban keuangan perusahaan melalui skema seperti debt rescheduling, debt to equity swap, hingga negosiasi ulang syarat kredit. 

Setiap mekanisme tersebut memiliki keunggulan tersendiri dan dapat diimplementasikan sesuai dengan kondisi serta karakteristik permasalahan yang dihadapi perusahaan. Misalnya, merger digunakan untuk konsolidasi kekuatan bisnis, spin-off untuk memisahkan unit usaha yang tidak sehat, dan akuisisi untuk penyelamatan oleh entitas yang lebih kuat. Sedangkan restrukturisasi finansial memberikan ruang negosiasi antara debitur dan kreditur guna mencapai solusi yang win-win, dengan PKPU sebagai instrumen formal untuk menjembatani kepentingan tersebut secara hukum.

Efektivitas restrukturisasi juga sangat ditentukan oleh beberapa faktor, antara lain transparansi informasi, tata kelola perusahaan yang baik, perlindungan terhadap stakeholder, serta komitmen para pihak dalam menjalankan kesepakatan restrukturisasi. Mekanisme hukum yang tersedia memberikan kerangka normatif yang cukup kuat dan fleksibel, namun implementasinya tetap memerlukan kehati-hatian, kompetisi manajerial, serta kepatuhan terhadap prinsip keadilan dan proporsionalitas.

Dengan demikian, restrukturisasi perusahaan baik secara struktural maupun finansial merupakan sarana yuridis yang sah, sistematis, dan solutif dalam sistem hukum di Indonesia untuk mencegah kepailitan. Upaya ini tidak hanya menyelamatkan entitas usaha dari kehancuran tetapi juga berperan strategis dalam menjaga iklim investasi, melindungi tenaga kerja, dan mempertahankan kesetabilan ekonomi nasional.

DAFTAR PUSTAKA

Utami, N. R., Paranna, T. N. S., Suryani, N., & Yuanitasari, D. Strategi restrukturisasi utang dalam kasus Garuda Indonesia: Pendekatan PKPU. Doktrina: Journal of Law, Vol. 7, No. 1, April 2024. 

Sari, W., Hariyani, I., & Prakoso, B. Restrukturisasi utang PT Garuda Indonesia, Tbk sebagai upaya penundaan kewajiban pembayaran utang kepada kreditur. Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum & HAM, Vol. 6, No. 2, Desember 2022.

Mulya, J. F., Abubakar, L., & Afriana, A. Praktik konversi utang menjadi saham sebagai penerapan prinsip business going concern dalam kepailitan dan PKPU. JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol. 4, No. 4, 2024.

Aprita, S. Meluruskan logika pemerintah soal kegentingan moratorium UU Kepailitan dan PKPU. Buletin Hukum & Keadilan, Vol. 6, No. 6, 2022.

Amrullah, A. H., Asyidqi, A. T., Suwandi, J., Alifa, A. R., Oktaviani, N. G., & Suryanti, N. Analisis penerapan good corporate governance oleh PT Garuda Indonesia (Persero) Tbk dalam masa PKPU. Attractive: Innovative Education Journal, Vol. 4, No. 2, 2024.

Kurniawati, T., & Maharaini, N. R. Penyelamatan perusahaan melalui restrukturisasi utang (studi di PT Garuda Indonesia, Tbk). Jurnal Hukum, Universitas Trisakti, 2023.