Peran Divisi Legal dalam Membangun Budaya Kepatuhan di Perusahaan Modern

Dalam lanskap bisnis modern, perusahaan tidak lagi hanya diukur dari seberapa besar keuntungan yang dihasilkan, tetapi juga dari seberapa kuat komitmen mereka terhadap kepatuhan hukum dan etika bisnis. Di tengah arus globalisasi dan digitalisasi yang semakin kompleks, peran divisi hukum atau legal department menjadi semakin krusial. Mereka bukan hanya penjaga kepatuhan (compliance guardian), tetapi juga mitra strategis yang memastikan seluruh aktivitas perusahaan berjalan sesuai hukum dan prinsip tata kelola yang baik (good corporate governance).

Perusahaan yang modern dan berdaya saing tinggi memahami bahwa kepatuhan hukum bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi investasi reputasi jangka panjang. Kegagalan dalam mematuhi regulasi dapat berujung pada sanksi hukum, kerugian finansial, hingga runtuhnya kepercayaan publik. Kasus-kasus besar seperti pelanggaran lingkungan oleh perusahaan tambang, manipulasi laporan keuangan, atau penyalahgunaan data pelanggan adalah contoh nyata betapa mahalnya harga yang harus dibayar ketika kepatuhan diabaikan. Dalam konteks ini, divisi legal menjadi garda terdepan untuk memastikan perusahaan tidak hanya berjalan sesuai hukum, tetapi juga sesuai dengan nilai moral dan etika bisnis.

Prinsip kepatuhan hukum perusahaan di Indonesia berakar dari berbagai peraturan, mulai dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hingga Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Semua regulasi ini menuntut perusahaan untuk bertanggung jawab tidak hanya terhadap pemegang saham, tetapi juga terhadap karyawan, konsumen, dan lingkungan sosial. Sayangnya, di banyak perusahaan Indonesia, peran divisi legal masih sering dipandang sebagai “penghambat bisnis” atau hanya sekadar “pemeriksa dokumen”. Padahal, dalam perusahaan modern, fungsi legal semestinya menjadi jantung dari pengambilan keputusan strategis.

Divisi legal memiliki tiga peran utama yang saling berkaitan. Pertama, sebagai penjaga kepatuhan (compliance officer), mereka bertugas memastikan bahwa seluruh aktivitas perusahaan, mulai dari kontrak, pengadaan, hingga komunikasi publik, mematuhi regulasi yang berlaku. Kedua, sebagai penasihat hukum internal (in-house counsel), mereka memberikan pandangan hukum dalam setiap keputusan bisnis, membantu manajemen menilai risiko, dan mencari solusi yang legal namun tetap efisien secara bisnis. Ketiga, sebagai agen budaya hukum, divisi legal bertanggung jawab membangun kesadaran hukum di seluruh lini organisasi agar kepatuhan menjadi bagian dari budaya perusahaan, bukan sekadar aturan yang dipatuhi karena takut sanksi.

Budaya kepatuhan (compliance culture) adalah konsep yang jauh lebih luas dari sekadar mengikuti aturan. Ia mencerminkan kesadaran kolektif bahwa kepatuhan adalah tanggung jawab moral setiap individu di dalam perusahaan. Membangun budaya seperti ini membutuhkan strategi jangka panjang. Divisi legal harus menjadi pendidik yang aktif memberikan pelatihan hukum internal, membuat pedoman etika, dan menciptakan sistem pelaporan yang transparan. Program compliance training yang efektif, misalnya, dapat meningkatkan pemahaman karyawan tentang anti suap, anti pencucian uang, dan perlindungan data pribadi. Ketika karyawan memahami alasan di balik setiap aturan, kepatuhan akan tumbuh secara alami tanpa perlu dipaksakan.

Dalam banyak perusahaan global, divisi legal bekerja erat dengan unit risk management dan internal audit untuk menciptakan kerangka kerja kepatuhan yang menyeluruh. Mereka tidak hanya bereaksi terhadap pelanggaran, tetapi juga melakukan pencegahan dan deteksi dini. Konsep ini dikenal dengan istilah preventive compliance. Misalnya, sebelum perusahaan menandatangani kontrak besar, tim legal melakukan due diligence untuk menilai potensi risiko hukum dan reputasi. Dengan cara ini, divisi legal membantu manajemen membuat keputusan yang aman secara hukum dan berkelanjutan secara bisnis.

Namun, di Indonesia, penerapan budaya kepatuhan sering kali menghadapi tantangan besar. Banyak perusahaan, terutama skala menengah ke bawah, belum memiliki struktur divisi hukum yang memadai. Fungsi legal sering dirangkap oleh staf administrasi atau akuntansi, yang tentu tidak memiliki kompetensi hukum mendalam. Akibatnya, banyak pelanggaran hukum terjadi bukan karena niat jahat, tetapi karena ketidaktahuan. Padahal, Pasal 15 Undang-Undang Perseroan Terbatas menegaskan bahwa direksi wajib menjalankan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Kegagalan dalam memastikan kepatuhan dapat dianggap sebagai kelalaian jabatan, yang berimplikasi hukum langsung pada pengurus perusahaan.

Selain keterbatasan SDM, faktor lain yang menghambat penguatan budaya kepatuhan adalah mentalitas reaktif. Banyak perusahaan baru memperhatikan aspek hukum setelah terjadi masalah—misalnya, setelah digugat atau diperiksa regulator. Padahal, pendekatan yang ideal adalah sebaliknya: compliance by design. Prinsip ini menempatkan kepatuhan sebagai fondasi setiap aktivitas bisnis sejak awal perencanaan. Contohnya, ketika perusahaan ingin meluncurkan produk baru, tim legal seharusnya sudah terlibat dalam proses perancangannya, memastikan bahwa produk tersebut memenuhi standar keamanan, hak konsumen, dan izin edar. Dengan demikian, risiko hukum dapat diminimalkan sebelum produk dipasarkan.

Di tengah perubahan regulasi yang cepat, divisi legal juga berperan sebagai penerjemah antara bahasa hukum dan bahasa bisnis. Dunia hukum penuh istilah teknis yang tidak selalu mudah dipahami oleh manajemen atau karyawan non-hukum. Tugas divisi legal adalah menyederhanakan konsep hukum kompleks menjadi panduan yang aplikatif dan mudah diimplementasikan. Misalnya, ketika muncul aturan baru tentang perlindungan data pribadi, divisi legal tidak cukup hanya mengirimkan surat edaran. Mereka harus menjelaskan kepada setiap divisi bagaimana data pelanggan harus disimpan, siapa yang berhak mengaksesnya, dan bagaimana prosedur pelaporan jika terjadi kebocoran. Pendekatan yang komunikatif seperti ini membuat kepatuhan menjadi nyata, bukan sekadar formalitas.

Revolusi digital juga menambah dimensi baru dalam tugas divisi legal. Tantangan seperti cybersecurity, transaksi elektronik, dan kecerdasan buatan membawa konsekuensi hukum yang belum sepenuhnya diatur. Oleh karena itu, in-house counsel masa kini harus berpikir lebih progresif dan lintas disiplin. Mereka harus memahami hukum teknologi, privasi data, bahkan etika digital. Di banyak perusahaan teknologi, posisi Chief Legal and Compliance Officer kini sejajar dengan direktur keuangan atau operasional, menandakan bahwa fungsi hukum tidak lagi sekadar pendukung, tetapi bagian dari strategi korporasi.

Selain menjaga kepatuhan eksternal terhadap hukum dan regulasi, divisi legal juga memiliki tanggung jawab internal: memastikan seluruh kebijakan perusahaan selaras dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG). Prinsip GCG—transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan keadilan—menjadi tolok ukur keberhasilan tata kelola perusahaan yang sehat. Ketika divisi legal aktif mendorong penerapan prinsip-prinsip ini, perusahaan akan memiliki sistem yang lebih tangguh menghadapi perubahan regulasi dan tekanan pasar.

Di sisi lain, perusahaan juga perlu mendukung peran divisi legal dengan memberikan ruang partisipasi dalam pengambilan keputusan strategis. Tidak jarang, keputusan bisnis besar seperti merger, akuisisi, atau ekspansi pasar diambil tanpa melibatkan tim hukum sejak awal. Padahal, keterlibatan divisi legal sejak tahap perencanaan dapat mencegah risiko kontraktual, pajak, dan perizinan yang bisa muncul di kemudian hari. Dengan kata lain, legal team seharusnya duduk di meja yang sama dengan tim eksekutif, bukan di luar ruang rapat.

Reformasi budaya kepatuhan tidak akan berjalan tanpa dukungan penuh dari pimpinan puncak (top management commitment). Pemimpin perusahaan harus menjadi teladan dalam menjunjung tinggi hukum dan etika. Ketika direksi sendiri mengabaikan aturan, pesan moral yang diterima karyawan juga akan lemah. Sebaliknya, jika pemimpin menunjukkan integritas dan menegakkan standar kepatuhan, nilai tersebut akan mengalir ke seluruh lini organisasi. Budaya kepatuhan tidak dibangun dengan perintah, tetapi dengan contoh nyata.

Menariknya, perusahaan yang berhasil membangun compliance culture justru cenderung lebih kompetitif di pasar. Mengapa? Karena mereka memiliki reputasi yang baik di mata investor, konsumen, dan pemerintah. Kepatuhan menciptakan stabilitas dan kepercayaan. Investor asing, misalnya, akan lebih tertarik menanam modal di perusahaan yang memiliki sistem kepatuhan kuat dan transparan. Artinya, kepatuhan bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga strategi bisnis cerdas.

Dalam konteks hukum Indonesia, peran divisi legal ke depan akan semakin penting. Dengan semakin banyaknya regulasi baru, mulai dari perpajakan digital, data pribadi, hingga ESG (Environmental, Social, and Governance), kebutuhan akan profesional hukum yang mampu memahami bisnis menjadi sangat tinggi. Mahasiswa dan sarjana hukum tidak bisa lagi hanya mempelajari pasal-pasal; mereka harus memahami dinamika bisnis, manajemen risiko, dan strategi komunikasi hukum. Perusahaan modern mencari legal officer yang tidak hanya bisa menulis pendapat hukum, tetapi juga mampu memberikan solusi praktis dan visioner.

Pada akhirnya, membangun budaya kepatuhan di perusahaan bukan hanya soal memenuhi kewajiban hukum, tetapi tentang membangun peradaban korporasi yang beretika. Divisi legal menjadi pilar utama dalam proses ini—penjaga nilai, pengarah kebijakan, sekaligus mitra strategis yang memastikan perusahaan berjalan di jalur yang benar. Di masa depan, perusahaan yang paling sukses bukanlah yang paling agresif dalam ekspansi, tetapi yang paling konsisten menjaga integritas hukum dan etika dalam setiap langkahnya.

Ketika kepatuhan menjadi budaya, bukan beban, maka hukum dan bisnis dapat berjalan beriringan menuju kemajuan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

Daftar Pustaka :

Buku dan Literatur Akademik:

Hermanto, S. (2021). Peran In-House Counsel dalam Penerapan GCG di Perusahaan Indonesia. Jurnal Hukum Bisnis, 7(1), 55–68.

Manullang, E. (2017). Good Corporate Governance: Tantangan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: Gramedia.

OECD. (2015). Principles of Corporate Governance. Paris: OECD Publishing.

Tjandra, W. (2018). Hukum Perusahaan Modern: Kepatuhan, Etika, dan Tata Kelola. Jakarta: Prenadamedia.

Transparency International Indonesia. (2023). Business Integrity and Compliance Report 2023. Jakarta: TII.

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Emiten atau Perusahaan Publik.

Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Good Corporate Governance di BUMN.

Sumber Daring dan Laporan:

Hukumonline.com. (2022). Membangun Budaya Kepatuhan Hukum di Lingkungan Korporasi. Retrieved from https://www.hukumonline.com

Kompas.id. (2023). Divisi Legal dan Tantangan Kepatuhan di Era Digitalisasi Perusahaan. Retrieved from https://www.kompas.id

Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2022). Panduan Implementasi Kepatuhan Perusahaan Publik. Retrieved from https://www.ojk.go.id

PwC Indonesia. (2023). Corporate Compliance Survey Report. Retrieved from https://www.pwc.com/id