Perjanjian Bisnis dan Tantangan Hukum Kontraktual di Era Ekonomi Digital


Di era digital yang bergerak cepat, hampir semua aspek bisnis berubah secara fundamental — mulai dari cara bertransaksi, model kerja sama, hingga cara perusahaan menandatangani kontrak. Transformasi digital tidak hanya membawa efisiensi dan peluang baru, tetapi juga menghadirkan tantangan hukum yang kompleks. Dalam konteks hukum bisnis Indonesia, perjanjian bukan sekadar dokumen administratif, melainkan jantung dari setiap hubungan hukum antar pelaku usaha. Oleh karena itu, memahami dan mengelola risiko hukum kontraktual menjadi hal yang krusial bagi setiap perusahaan yang ingin bertahan dan tumbuh di tengah perubahan teknologi yang disruptif.

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mendefinisikan perjanjian sebagai suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sementara Pasal 1320 menetapkan empat syarat sah perjanjian, yakni kesepakatan, kecakapan, objek tertentu, dan sebab yang halal. Definisi klasik ini tampak sederhana, tetapi penerapannya di dunia bisnis modern jauh lebih rumit, terutama ketika kontrak tidak lagi ditandatangani di atas kertas, melainkan lewat layar dan klik.

Digitalisasi transaksi menimbulkan pertanyaan baru: apakah tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum yang sama dengan tanda tangan basah? Apakah kontrak digital dapat dijadikan alat bukti di pengadilan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang telah diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016. Pasal 11 UU ITE menegaskan bahwa tanda tangan elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah, sepanjang memenuhi syarat-syarat keaslian dan integritas. Dengan demikian, secara prinsip, kontrak digital sah dan mengikat sebagaimana kontrak konvensional. Namun, dalam praktiknya, validitas dan pembuktian kontrak digital masih sering diperdebatkan, terutama terkait keamanan data dan otentikasi para pihak.

Bagi perusahaan di Indonesia, risiko terbesar dari perjanjian bisnis di era digital bukan hanya pada aspek hukum formal, tetapi juga pada pemahaman para pihak terhadap isi kontrak. Banyak perusahaan kecil dan menengah (UMKM) yang menandatangani kontrak kerja sama daring tanpa membaca secara cermat klausul yang mengikat mereka. Akibatnya, tidak jarang mereka terjebak dalam perjanjian sepihak yang merugikan. Di sinilah pentingnya peran profesional hukum perusahaan (corporate legal officer) dalam melakukan contract review atau penelaahan hukum atas perjanjian. Dalam dunia bisnis modern, kemampuan melakukan analisis kontrak bukan lagi tugas eksklusif advokat, melainkan bagian dari budaya kepatuhan (compliance culture) di setiap organisasi.

Perusahaan besar di Indonesia kini mulai menyadari bahwa kontrak adalah instrumen strategis. Sebuah kesalahan kecil dalam klausul bisa berakibat pada kerugian miliaran rupiah. Contohnya, dalam beberapa kasus bisnis digital, perjanjian kerja sama antar platform e-commerce dan vendor sering kali mengandung klausul tanggung jawab terbatas (limitation of liability) yang hanya menguntungkan pihak penyedia platform. Ketika terjadi pelanggaran data konsumen atau kerugian finansial, vendor kerap kesulitan menuntut ganti rugi karena klausul tersebut membatasi tanggung jawab perusahaan besar. Secara hukum, klausul seperti ini sah sepanjang disepakati kedua belah pihak, namun dari sisi etika bisnis dan keadilan kontraktual, praktik semacam ini menunjukkan perlunya reformasi pendekatan dalam penyusunan perjanjian bisnis.

Selain masalah kesetaraan posisi tawar, perusahaan juga menghadapi tantangan dalam memastikan kepatuhan hukum lintas yurisdiksi. Dalam ekonomi digital, banyak kontrak dibuat antara perusahaan Indonesia dengan mitra luar negeri, melalui sistem daring. Persoalannya, kontrak lintas negara (cross-border contracts) sering kali tunduk pada hukum asing dan mengandung klausul penyelesaian sengketa di luar negeri, seperti arbitrase di Singapura atau London. Bagi perusahaan Indonesia, hal ini menjadi risiko karena proses dan biaya penyelesaian sengketa di luar negeri jauh lebih tinggi. Di sinilah pentingnya pemahaman mengenai choice of law dan choice of forum clause — dua elemen penting dalam hukum perjanjian internasional. Banyak perusahaan yang lalai memperhatikan hal ini dan baru menyadari kerugiannya ketika terjadi sengketa.

Dari perspektif hukum nasional, prinsip dasar yang digunakan masih berlandaskan pada asas kebebasan berkontrak sebagaimana diatur dalam Pasal 1338 KUHPerdata: semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Artinya, negara memberikan ruang yang luas bagi para pihak untuk menentukan isi kontrak. Namun, di era digital, asas ini perlu diimbangi dengan prinsip kehati-hatian (prudential principle) dan perlindungan hukum bagi pihak yang lemah. Karena dalam banyak kasus, ketidakseimbangan informasi dan sumber daya antara korporasi besar dan mitra kecil menjadikan kontrak lebih mirip instrumen dominasi daripada kesepakatan yang sejajar.

Untuk menjawab tantangan ini, banyak praktisi hukum dan pembuat kebijakan mulai mendorong pembaruan hukum kontrak di Indonesia agar lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi. Salah satu usulan yang mengemuka adalah pembentukan Cyber Contract Regulation — regulasi turunan dari UU ITE yang mengatur secara spesifik tentang kontrak elektronik, mekanisme pembuktian digital, dan perlindungan konsumen daring. Selain itu, ada pula dorongan agar Mahkamah Agung mengeluarkan peraturan teknis (PERMA) mengenai tata cara pembuktian kontrak digital di pengadilan, sehingga ada kepastian hukum bagi pelaku usaha yang melakukan transaksi elektronik.

Bagi perusahaan, reformasi hukum kontrak tidak hanya penting dari sisi kepatuhan, tetapi juga dari perspektif reputasi bisnis. Di tengah era keterbukaan informasi, kepercayaan publik menjadi aset paling berharga. Perusahaan yang sering terlibat dalam sengketa kontraktual atau yang dikenal memiliki klausul merugikan mitra akan sulit membangun citra positif. Oleh karena itu, transparansi dan keadilan dalam penyusunan kontrak menjadi bagian dari tanggung jawab sosial korporasi (corporate social responsibility) yang lebih luas. Hukum bukan lagi sekadar alat kontrol, tetapi menjadi instrumen untuk membangun kepercayaan antara pelaku bisnis dan masyarakat.

Salah satu langkah yang dapat dilakukan perusahaan adalah memperkuat peran in-house legal department sebagai garda depan pengelolaan risiko hukum. Divisi hukum tidak seharusnya hanya menjadi “pemadam kebakaran” ketika terjadi sengketa, melainkan mitra strategis dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Dengan adanya legal risk assessment yang baik, perusahaan dapat mengidentifikasi potensi konflik kontraktual sejak tahap negosiasi. Konsep preventive lawyering — yaitu pendekatan hukum yang bersifat pencegahan — perlu menjadi budaya di dunia korporasi Indonesia. Pendekatan ini tidak hanya menghemat biaya litigasi, tetapi juga memperkuat tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance).

Selain itu, perusahaan perlu memperhatikan aspek bahasa dan terminologi dalam penyusunan perjanjian bisnis. Banyak kontrak di Indonesia masih menggunakan terjemahan literal dari bahasa Inggris tanpa menyesuaikan konteks hukum nasional. Padahal, istilah hukum dalam sistem common law sering kali tidak identik dengan sistem civil law yang dianut Indonesia. Misalnya, istilah indemnity clause atau warranty clause memiliki konsekuensi hukum yang berbeda jika diterjemahkan secara keliru. Untuk menghindari kesalahan interpretasi, perusahaan perlu melibatkan konsultan hukum yang memahami baik bahasa hukum internasional maupun konteks hukum domestik.

Tantangan hukum kontraktual di era digital juga berkaitan dengan keamanan data dan privasi. Banyak kontrak bisnis modern — khususnya di bidang teknologi dan e-commerce — mencantumkan klausul pemrosesan data pribadi. Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, perusahaan wajib memastikan bahwa pengumpulan dan pemrosesan data pelanggan dilakukan dengan persetujuan yang sah dan sesuai dengan prinsip transparansi. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat menimbulkan sanksi administratif hingga pidana. Dengan demikian, perjanjian bisnis kini tidak hanya menyangkut aspek komersial, tetapi juga kepatuhan terhadap regulasi privasi dan keamanan siber.

Dalam konteks ini, reformasi hukum kontrak di Indonesia seharusnya tidak hanya menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, tetapi juga memperkuat prinsip keadilan dan perlindungan hukum bagi semua pihak. Dunia bisnis yang sehat hanya dapat tumbuh di atas fondasi hukum yang adil dan adaptif. Oleh karena itu, baik pemerintah, akademisi, maupun pelaku usaha harus berkolaborasi untuk memperbarui sistem hukum kontrak agar mampu menjawab dinamika ekonomi digital. Pembaruan ini tidak harus berupa perubahan undang-undang besar, melainkan bisa dimulai dari pedoman praktik yang lebih jelas, pelatihan penyusunan kontrak digital bagi pelaku usaha, serta peningkatan literasi hukum di kalangan pengusaha muda.

Sebagai generasi profesional hukum baru, kita dituntut untuk memahami tidak hanya pasal-pasal dalam KUHPerdata, tetapi juga bagaimana hukum berinteraksi dengan realitas bisnis modern. Kemampuan membaca risiko kontraktual, memahami terminologi hukum internasional, dan mengelola kepatuhan digital adalah keterampilan yang akan sangat menentukan kualitas seorang legal practitioner di masa depan. Perusahaan akan lebih percaya pada individu yang tidak hanya tahu hukum, tetapi juga mengerti bagaimana hukum bekerja dalam praktik bisnis nyata.

Pada akhirnya, perjanjian bisnis di era ekonomi digital bukan sekadar soal teks hukum di atas kertas, melainkan refleksi dari integritas, kepercayaan, dan profesionalisme para pihak. Kontrak yang baik bukan hanya mengikat secara hukum, tetapi juga membangun hubungan jangka panjang yang saling menguntungkan. Ketika pelaku bisnis dan praktisi hukum mampu menempatkan prinsip keadilan dan etika dalam setiap perjanjian, maka hukum bukan lagi hambatan, melainkan jembatan menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan di Indonesia.






Daftar Pustaka:

Buku dan Literatur Akademik:

  • Abdulkadir Muhammad. (2010). Hukum Perdata Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.

  • Makarim, E. (2019). Pengantar Hukum Telematika. Jakarta: Rajawali Press.

  • Sjahdeini, S. R. (1993). Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia. Jakarta: Institut Bankir Indonesia.

  • Subekti, R. (2001). Hukum Perjanjian. Jakarta: Intermasa.

  • Sari, N. M. A. (2021). Keabsahan Perjanjian Elektronik dalam Perspektif UU ITE. Jurnal Hukum dan Teknologi, 5(2), 145–160.

Peraturan Perundang-undangan:

  • Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

  • Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

  • Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

  • Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

  • Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Sumber Daring dan Laporan:

  • Deloitte Indonesia. (2022). Digital Contract Management and Legal Risk in Indonesian Businesses. Retrieved from https://www.deloitte.com/id

  • Hukumonline.com. (2022). Validitas Kontrak Elektronik dalam Perspektif UU ITE. Retrieved from https://www.hukumonline.com

  • Katadata Insight Center. (2023). Laporan Transformasi Digital di Indonesia. Retrieved from https://katadata.co.id

  • Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2023). Panduan Tanda Tangan Elektronik dan Transaksi Digital Aman.


Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Menjadi Ketua Umum Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Nusa Putra

Image
Menjadi seorang ketua organisasi non-profit adalah bentuk keikhlasan sistemik, karena sama saja dengan berfilantropi waktu, tenaga, pikiran, dan uang. Saya ingat hari di mana saya dinyatakan sebagai calon Ketua DPM terpilih Universitas Nusa Putra. Pada saat itu, reporter Jurnalis Nuansa memintaku untuk wawancara. Dalam wawancara itu, ia bertanya: “Langkah apa yang akan Anda ambil untuk membawa DPM menuju arah yang lebih baik?” Kemudian saya menjawab, “Saya akan merancang dan mengesahkan UUD KBM yang akan saya jadikan sebagai konstitusi tertinggi di Ormawa Universitas Nusa Putra ini.” Sebelumnya, UUD KBM adalah hal yang sangat tabu. Tidak ada satu pun kelompok tongkrongan di kantin atau kelompok belajar di perpustakaan yang pernah membicarakan soal hal ini. So , ketika saya selesai diwawancarai dan hasil wawancara itu diterbitkan oleh jurnalis— boom! —semua mahasiswa penggiat organisasi membicarakan itu. Tidak sedikit pula yang bertanya kepada saya tentang UUD KBM ini. Saya terse...
Read more

Pare

Image
  Buatku pare adalah kampung kecil yang modern. I was shocked ketika pertama kali datang ke pare, apa lagi ketika melihat UMKM disana sudah menyediakan pembayaran melalui Qris, dan itu hampir 95%. Tapi dalam tulisan ini bukan soal UMKM yang ingin aku bagikan ke kalian, melainkan soal studiku selama di pare. Aku datang ke pare tanggal 01 Mei, tepatnya di malam pergantian bulan April ke Mei. Pada awalnya aku datang ke sana untuk memenuhi ambisiku yang sudah kegatalan ingin bisa berbicara bahasa inggris, biar bisa conversation dengan aa dan teteh bule secara langsung. Hari pertama mengikuti kelas, aku merasa shocked karena aku datang kesana benar-benar started from zero, aku hanya mengetahui I love you and I hate you saja. Tak seperti teman-teman ku yang sudah banyak menguasai English vocabulary. Pada awalnya aku minder setelah melihat kemampuan teman-teman, dan setelah beberapa hari kemudian, aku masih minder juga! Tapi yah sudahlah, ini keputusan yang sudah aku ambil maka harus aku ...
Read more

Restrukturisasi Perusahaan untuk Mencegah Kepailitan dalam Sistem Hukum Indonesia

Image
Indonesia adalah negara demokrasi yang menganut sistem hukum eropa kontinental (Civil Law System) yang ditandai dengan dominasi sistem hukum tertulis dalam pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Hampir seluruh aspek kehidupan diatur dalam bentuk peraturan perundang-undangan, termasuk di bidang hukum perusahaan dan kepailitan. Dalam konteks ini, persoalan restrukturisasi perusahaan menjadi penting, terutama ketika perusahaan menghadapi tekanan yang berpotensi mengarah pada kepailitan. Restrukturisasi perusahaan merupakan langkah strategis yang dapat ditempuh oleh entitas bisnis untuk menjaga kelangsungan usaha, memperbaiki struktur keuangan, dan menghindari proses kepailitan yang formal melalui pengadilan. Dalam sistem hukum Indonesia, mekanisme restrukturisasi diatur dalam beberapa instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Undang-Undang Nomer 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Te...
Read more